Mediajogja.my.id – Pasangan calon presiden (capres) lalu calon perwakilan presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud Md berazam mewujudkan birokrasi sat set untuk Indonesia ke depan.
Birokrasi sat set adalah birokrasi yang digunakan ramping, gesit, bersih, kemudian siap melayani rakyat.
Menurut Ganjar Pranowo, hadirnya birokrasi sat set akan diwujudkan secara paralel dengan pemberantasan korupsi, kolusi lalu nepotisme (KKN) di area segala lini. Karena itu, komitmen menyikat habis KKN menjadi salah satu fondasi Ganjar-Mahfud untuk menopang keseluruhan inisiatif kerja yang dimaksud lain.
“Bebas dari korupsi, bebas dari KKN merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang digunakan bersih. Korupsi bukanlah semata-mata menghurangi dana yang tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan warga terhadap pemerintah,” kata Ganjar.
Program ini, ungkap Ganjar, mutlak harus ditopang dengan keberanian kebijakan pemerintah untuk menyikat koruptor, pungutan liar, juga memberantas mafia hukum di area segala sektor.
Melalui kepemimpinan yang mana solid, Ganjar-Mahfud menjamin akan mewujudkan kabinet berintegritas berbasis transparansi serta unifikasi data nasional juga inovasi.
Di samping itu, menurut capres nomor urut 3 ini, mustahil sanggup menghadirkan birokrasi bersih apabila kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan juga aparatur penegak hukum (APH) bukan ditingkatkan. Hal ini penting, agar aparat negara tiada melakukan langkah korupsi.
Bukan tanpa sebab, Ganjar-Mahfud berfokus memberantas KKN agar bisa jadi menciptakan birokrasi pro rakyat. Pasalnya, estimasi korupsi negara ketika ini mencapai 30 persen dari APBN atau setara Rp918,3 triliun. Angka itu, apabila dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sanggup digunakan untuk memulai pembangunan 6.122 rumah sakit, mendirikan 419.315 sekolah dasar, juga menghadirkan 6.430 km jalan tol.
Lewat langkah tegas tersebut, Ganjar-Mahfud menegaskan uang negara bisa saja dipakai sepenuhnya untuk memakmurkan, menyejahterakan kemudian mencerdaskan rakyat.
Untuk menopang lahirnya birokrasi sat set, Ganjar-Mahfud akan menyiapkan anggaran remunerasi ASN, termasuk TNI-Polri. Rinciannya, untuk ASN pemerintah pusat Rp9,4 triliun, ASN area Rp25,8 triliun juga pensiunan Rp9,4 triliun. Jika ditotal, anggaran ini dipersiapkan sebesar Rp52 triliun per tahun atau Rp260 triliun di lima tahun.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menyiapkan anggaran digitalisasi pemerintahan sebesar Rp14 triliun per tahun atau Rupiah 70 triliun pada lima tahun. Sedangkan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disiapkan sebesar Rp1,2 triliun atau Mata Uang Rupiah 6 triliun pada lima tahun.
Dengan dukungan anggaran yang digunakan kuat, Ganjar-Mahfud optimistis akan lahir birokrasi pro rakyat, yang gesit serta bersih.