Mediajogja.my.id – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut, satu orang sukarelawan meninggal dunia diduga dianiaya pendukung paslon lain. Sementara ada empat orang volunteer lain mengalami luka berat akibat kekerasan dari oknum TNI.
“Kami mendapatkan laporan dari Klaten juga Boyolali, ini laporan lalu aktivitas kekerasan yang mana sangat bukan bisa jadi diterima. Satu meninggal dunia juga empat orang mengalami luka-luka berat,” kata Todung Mulya Lubis pada Djakarta Teater, Jakarta, Hari Sabtu (30/12/2023).
Menurut dia, satu orang meninggal dunia berasal dari Klaten lalu meninggal di tempat rumah sakit.
“Yang meninggal dunia ini adalah volunteer pendukung Ganjar-Mahfud yang dimaksud diduga mengalami kekerasan kemudian brutalitas oleh oknum pasangan calon yang dimaksud lain,” ucapannya sebagaimana dilansir Antara.
Sementara empat korban yang dimaksud mengalami luka-luka ini akibat dianiaya oleh oknum TNI, di area pos TNI setempat, sehingga pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.
“Kalau itu benar kami ingin minta ke Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas serta mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang tersebut melakukan tindakan kekerasan ini,” jelas Todung.
Menurutnya, hal yang disebutkan tidaklah dapat dibenarkan, dikarenakan rakyat menginginkan pemilihan umum yang dimaksud damai, tertib, kemudian sesuai aturan. Dengan demikian, semua tindakan kekerasan yang diadakan itu jelas melanggar hukum.
“Itu tidaklah mampu kita terima kemudian kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Brutalitas ini membahayakan, kekerasan ini membahayakan pemilihan umum kita oleh sebab itu ini mengakibatkan iklim ketakutan lalu kita tidak ada boleh membiarkan ini,” ucapnya.
Oleh dikarenakan itu, beliau mengajukan permohonan agar semua kontestan pada Pilpres 2024 dapat menghormati hukum lalu aturan yang dimaksud berlaku. Selain itu, Todung menegaskan pihaknya mengajukan permohonan investigasi lebih besar lanjut dari Kepolisian serta TNI.
“Kami ingin minta investigasi terhadap Kepolisian juga TNI, lantaran kami sangat prihatin kemudian sangat sedih serta tak dapat membayangkan. Apakah kita akan punya pemilihan umum dan juga pilpres yang mana damai kalau keadaan semacam ini terus berlanjut apalagi bereskalasi? Jadi ini bukan bisa saja dibiarkan,” imbuh Todung.
